Selain Maraknya Curanmor, Ini 4 Alasan lain Warga Kuningan Berikan Nilai Rendah Pada Kinerjar Dian-Tuti

Oleh Muhammad Azam Februari 15, 2026 Posting Komentar

KUNINGAN OKE- Juru Bicara Jamparing Research Topic Offirtson MSi MPd, menyebutkan, selain memberikan nilai tinggi terhadap kinerja Bupati Dian dan Tuti selama setahun kerja, ternyata warga Kuningan juga memberikan nilai rendah terhadap kinerja orang nomor satu dan dua di kota kuda.

"Alasan utama responden memberikan nilai rendah terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati adalah perbaikan jalan yang belum merata hingga ke pelosok (48,5%). Hal ini yang menjadi keluhan paling dominan," ujarnya kepada wartawan pada rilis satu tahun kinerja Bupati Dian dan Wabup Tuti Pimpin Kuningan, Minggu (14/2/2026) di RM Cibentang.

Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur, khususnya pemerataan pembangunan jalan, masih menjadi perhatian utama masyarakat. Selain itu, masih sulitnya lapangan kerja (19,4%) juga menjadi faktor signifikan, yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap peningkatan sektor ekonomi dan kesempatan kerja.

Keluhan lainnya meliputi layanan kesehatan yang masih dianggap ribet (13,4%), serta persepsi bahwa curanmor semakin marak (9%), yang berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban dan lainnya (2,2%).

Secara umum lanjut Opik, alasan-alasan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menyoroti isu infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, dan keamanan sebagai faktor penentu dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Sekadar informasi, pada tanggal 20 Februari 2026 merupakan satu tahun kinerja Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wabup Tuti Andriani memimpin Kuningan. Selama kurun waktu itu, Jamparing Research melakukan survei kepada 1.200 responden yang tersebar di 32 kecamatan.

Pria yang dikenal dengan sebutan profesor itu, pada merinci pada survie kali ini pihak Jamparing Research menggunakan metodologi adalah multistage random sampling. Lalu, 1.200 respon dari 32 kecamatan dipilih secara acak bertinggkat.

Sementara untuj margin of eror adalah 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Lalu, Responden dipilih secara acak bertingkat, mulai dari pengacakan Desa/Kelurahan, Dusun/Blok,Rukun Warga,Rukun Tetangga(RT), Keluarga, hingga akhirnya mendapatkan responden terpilih.

Lebih lanjut Opik yang dikenal sebagai Kepala MTsN di Kuningan itu mengaku, untuk memilih distribusi sampel yang memadai, jumlah sampel tiap kecamatan dan desa ditentukan secara proporsional.

Wawancara pun kata dia, dilakukan secara tatap muka langsung menggunakan kuesioner oleh 100 surveyor yang disebar di 32 Kecamatan. Sedangkan kendali mutu dilakukan secara berlapis mulai dari proses rekruitmen dan pelatihan surveyor, pengumpulan data, spotcheck lapangan, hingga validasi dan verifikasi pasca pengumpulan data(call-back).

Dikatakan, profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas peserta survei adalah laki-laki (66,33%), sedangkan perempuan sebesar 33,67%. Komposisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi responden dalam survei satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan lebih banyak berasal dari kelompok laki-laki.

Meskipun demikian, keterlibatan responden perempuan tetap memberikan kontribusi perspektif yang penting dalam menilai kinerja pemerintahan, sehingga hasil survei tetap mencerminkan pandangan dari kedua kelompok gender, meskipun dengan proporsi yang tidak seimbang.

Sementara usia responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas peserta survei berada pada kelompok usia 40–55 tahun (Gen X) sebesar 38,67%, diikuti oleh 24–39 tahun (Gen Y) sebesar 27,17% dan 56–74 tahun (Baby Boomers) sebesar 21,83%.

Untuk responden usia 16–23 tahun (Gen Z) sebesar 11,50%, dan usia 75 tahun ke atas sebesar 0,83%. Komposisi ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan didominasi oleh kelompok usia produktif dan matang.

"Yang umumnya memiliki pengalaman sosial dan keterlibatan yang cukup dalam dinamika pemerintahan daerah, sehingga pandangan yang diberikan cenderung reflektif dan berbasis pengalaman," tandasnya

Lebih lanjut dikatakan, pada saat survei pendidikan terakhir responden pun beragam. Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK/MA (37,67%).

Diikuti oleh S1 (Sarjana) sebesar 26,83%. Responden dengan pendidikan SD/MI sebesar 17,50% dan SMP/MTs sebesar 14,67%. Sedangkan yang berpendidikan Pascasarjana sebesar 2,50% dan tidak tamat SD sebesar 0,83%.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, sehingga penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat dikatakan berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat literasi yang cukup baik dan beragam latar belakang pendidikan.

Selanjutnya, untuk profil responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan komposisi yang cukup beragam dari berbagai latar belakang profesi. Responden paling banyak berasal dari kalangan pedagang (12,17%).

Selanjutnya diikuti oleh petani (11,17%), perangkat desa (10,17%), dan guru (9,83%). Selain itu, terdapat tokoh agama (9,67%), ASN (8,83%), serta pelajar/mahasiswa (7,83%) dan ibu rumah tangga (7,33%).

"Kelompok lainnya seperti tokoh masyarakat (6,67%), karyawan swasta (6,00%), buruh (5,17%), dan wiraswasta (5,00%) juga turut berpartisipasi, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil," tambahnya.

Komposisi ini menunjukkan bahwa survei satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan melibatkan responden dari berbagai sektor sosial dan ekonomi, sehingga hasil penilaian mencerminkan perspektif masyarakat yang cukup beragam dan representatif dari berbagai lapisan pekerjaan.

Terakhir profil responden berdasarkan tingkat pengeluaran per bulan menunjukkan bahwa mayoritas berada pada kategori Rp2,501 juta–Rp5 juta (39,83%), diikuti oleh Rp1,001 juta–Rp2,5 juta (35,50%), yang menunjukkan dominasi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, terdapat 15,83% responden dengan pengeluaran kurang dari Rp1 juta, serta 5,50% pada rentang Rp5,01 juta–Rp7 juta. Sementara itu, kelompok dengan pengeluaran lebih tinggi relatif kecil, yakni Rp7,01 juta–Rp10 juta (2,17%) dan di atas Rp15 juta (0,67%), serta Rp10 juta–Rp15 juta (0,50%).

Komposisi ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran menengah dan menengah ke bawah, sehingga hasil survei cukup merepresentasikan kondisi ekonomi mayoritas warga(azam).