Loading...

Undang Dinas PUTR, Bappeda, DPRD, dan Pokdarwis, Uniku Bedah Tata Ruang dan Pembangunan Pariwisata di Kuningan

 

KUNINGAN (OKE)- Universita Kuningan (Uniku) pada Kamis (26/6/2025) menggelar Focus Grup Discusion  (FGD) di Aula Hotel Grand Codela AS Putra Kuningan. FGD kali mengangkat tema "Strategi Kebijakan Penataan Ruang Untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pendekatan Multidisplin. 


Narasumber yang dihadirkan dalam FGD tersebut adalah dua orang akademisi yaitu Prof. Dr. Dikdik harjadi, M.Si., Rektor Uniku yang juga Guru Besar Ilmu Manajemen dan Prof. Dr. Suwari, SH., MH, Dekan FH Uniku dan juga Guru Besar Ilmu Hukum. 

Kemudian, hadir pula narasumber dari Dinas PUTR, Bappeda, DPRD Kabupaten Kuningan dan juga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Dalam keterangannya, Dr Haris Budiman, SH., MH., dosen FH Uniku yang menjadi ketua tim peneliti, menjelaskan, bahwa FGD ini merupakan bagian dari penelitian untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai permasalahan yang ada yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang dan Pembangunan pariwisata berkelanjutan.

"Oleh karena itu, kita undang para narasumber dari unsur DPRD, Pemerintahan dalam hal ini Dinas PUTR dan Bappeda serta akademisi dan kelompok sadar wisata (pokdarwis)," ucapnya. 

Menurutnya, FGD yang dihadiri oleh beberapa dosen, mahasiswa dan unsur lainnya, tampak antusias semua narasumber memaparkan berbagai permasalahan yang terjadi. 

"Memberikan masukan dan rekomendasi untuk penelitian ini," ucapnya lagi menjelaskan.

Masih menurut mantan Dekan FH Uniku menjelaskan, Rana Suparman anggota DPRD Kuningan menyatakan bahwa kita sudah memiliki budaya dan kearifan lokal yang bisa membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan tata ruang.

"Budaya sunda itu sangat erat dengan tata ruang," tegasnya menjelaskan lagi.

Dari sisi ekonomi, Prof Dikdik menyoroti bahwa pariwisata sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan.

"Sektor ini bisa menjadi prioritas pembangunan tinggal bagaimana Pemda bisa mengelola potensi ini menjadi lebih optimal.


 "Sementara Prof. Suwari menekankan sudah saatnya Pemerintah daerah segera menerbitkan Perda Konservasi untuk tetap menjaga Kawasan hijau. Acuannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi," jelasnya. 


Masih dikatakan Haris, beberapa permasalahan teknis lainnya juga diuraikan oleh para narasumber dari Dinas PUTR, Bappeda dan Pokdarwis.


"Mereka sepakat menyambut baik FGD ini, sehingga hasil penelitian nanti bisa memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan revisi RTRW dan rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan khususnya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," katanya mengakhiri. (ardk)

Posting Komentar untuk "Undang Dinas PUTR, Bappeda, DPRD, dan Pokdarwis, Uniku Bedah Tata Ruang dan Pembangunan Pariwisata di Kuningan"