Di Kuningan 94 SPPG Sudah Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Ketua Satgas MBG: Baru 90 Persen

Oleh Muhammad Azam November 04, 2025 Posting Komentar

KUNINGAN OKE- Pj Sekda Kuningan Dr Wahyu Hidayah yang juga sebagai Ketua Satgas MBG Kuningan memberikan keterangan kepada awak media terkait progres data Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan.

"Kami memahami perhatian publik terhadap standar kebersihan dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagi kami, keamanan pangan anak-anak penerima manfaat MBG adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar,' ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Dikatakan, per 4 November 2025, kondisi di Kabupaten Kuningan menunjukkan progres yang sangat signifikan adalah jumlah SPPG: 104 dapur,SPPG Operasional: 98 dapur. Lalu, SPPG yang telah mengajukan SLHS: 94 dapur (90% dari total), SPPG yang sudah di Inspeksi Kelayakan Lingkungan (IKL): 102 dapur.

Kemudian, SPPG yang sudah di-sampling dan diperiksa lab: 98 dapur, SPPG yang menunggu hasil laboratorium: 10 dapur. Lalu, SPPG yang memenuhi syarat IKL: 94 dapur, SPPG yang memenuhi syarat hasil lab: 88 dapur.

Sementara jumlah SLHS yang telah terbit: 67 dapur, SLHS dalam proses penerbitan: 27 dapur, jumlah penjamah pangan terlatih keamanan pangan: 2.768 orang.

Data ini menunjukkan bahwa seluruh dapur MBG di Kabupaten Kuningan telah bergerak aktif dan serius dalam proses pemenuhan standar higiene dan sanitasi, dan sebagian besar sudah berada di tahap akhir sertifikasi.

Terkait dengan munculnya pertanyaan publik — apakah dapur MBG yang belum memiliki SLHS akan ditutup setelah 30 Oktober 2025, pihak di Satgas MBG Kabupaten Kuningan menegaskan posisinya secara berimbang dan proporsional.

“Kami di Kuningan berkomitmen patuh terhadap setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami saat ini menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari BGN dan Pemprov Jabar terkait mekanisme tindak lanjut bagi dapur yang belum kantongi SLHS," tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bila dalam juknis disebutkan bahwa dapur yang belum bersertifikat wajib ditutup sementara, tentu pihaknya akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun jika kebijakannya memberi ruang pembinaan dan pendampingan, maka akan terus mengawal hingga seluruh dapur laik operasi sesuai ketentuan.

"Kami juga menegaskan bahwa Satgas MBG Kuningan tidak akan gegabah menutup dapur yang sedang berproses memenuhi syarat. Prinsip kami adalah pembinaan lebih diutamakan daripada penutupan, selama dapur tersebut menunjukkan komitmen dan progres nyata dalam memenuhi standar keamanan pangan," lanjutnya.

Namun, jika ada dapur yang terbukti abai dan berpotensi menimbulkan risiko bagi anak-anak penerima manfaat, maka langkah penutupan sementara tetap dapat diambil sebagai opsi terakhir demi keselamatan bersama.(rdk)