KUNINGAN OKE- Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Kuningan pada Rabu (17/06/2026) sekitar pukul 12.05 WIB.
Aksi tersebut menyoroti tiga isu utama, yakni kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, pengesahan Undang-Undang Polri hasil revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa aksi menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji kembali berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Kuningan tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi, di antaranya BEM Universitas Al-Ihya Kuningan (UNISA), BEM STAI Kuningan (STAIKU), PMII, HMI, GMNI, KAMMI, IMM, KAHMI, serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan keberatan atas pengesahan Undang-Undang Polri. Mereka menilai implementasi undang-undang tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi alat perluasan kewenangan yang berpotensi mengancam demokrasi dan hak-hak masyarakat.
Mahasiswa menuntut adanya jaminan supremasi sipil, penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri, netralitas institusi kepolisian dari kepentingan politik praktis, perlindungan hak asasi manusia, serta keterlibatan publik dalam evaluasi pelaksanaan undang-undang tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Kemudian,membuka data secara transparan, menutup dapur MBG yang belum memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi, serta memperkuat pengawasan terhadap proses pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan bagi penerima manfaat.
Pada sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, dan biaya produksi di berbagai sektor sehingga masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling terdampak.
Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM tidak hanya membebani pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga dapat memicu peralihan masyarakat ke BBM subsidi.
Kondisi tersebut dikhawatirkan meningkatkan permintaan BBM subsidi dan berpotensi menimbulkan antrean panjang maupun kelangkaan di sejumlah daerah.
Oleh karena itu, massa aksi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, transparansi penetapan harga, perlindungan daya beli masyarakat, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta jaminan akses energi yang terjangkau dan berkeadilan.
Dalam isu UU Polri, mahasiswa menyoroti beberapa poin penting, seperti penugasan anggota Polri pada jabatan sipil tertentu, perubahan usia pensiun anggota Polri, penataan karier dan tata kelola kelembagaan, serta penguatan sistem pengawasan.
Sementara pada Program MBG, mahasiswa menegaskan bahwa kualitas, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi anak harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar pencapaian target kuantitas program.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergantian dan penyerahan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Kuningan. Pimpinan DPRD menerima aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada pihak terkait.
Murti, mahasiswa semester 4 Universitas Al-Ihya Kuningan (UNISA), mengatakan bahwa DPRD menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi.
"DPRD tidak banyak memberikan respons, namun aspirasi yang kami sampaikan langsung diterima. Insyaallah dalam tiga hari aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI," ujarnya.
Sementara itu, Walid, mahasiswa semester 6 Universitas Al-Ihya Kuningan (UNISA), menyatakan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan.
"DPRD akan menindaklanjuti selama tiga hari. Jika tidak ada perkembangan atau tindak lanjut, maka akan ada aksi kedua," katanya.
Mahasiswa berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR RI dalam mengevaluasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Penulis Stevia Ledimah
Posting Komentar untuk "Guncang Gedung DPRD Kuningan, Mahasiswa SorotiKenaikan BBM, Program MBG, dan Pengesahan UU Polri "