KUNINGAN OKE- Bayangkan sebuah grup Telegram dengan ratusan anggota. Di dalamnya, setiap hari, admin memposting tautan ke kolom komentar sebuah berita — biasanya tentang demonstrasi, kritik kebijakan, atau skandal pejabat. Instruksinya sederhana: masuk, beri komentar yang sudah disiapkan, kirim screenshot sebagai bukti. Bayaran? Tiga ratus rupiah per komentar. Bukan salah ketik. Tiga ratus rupiah. Tidak cukup untuk sebungkus permen. Tidak cukup untuk naik angkot satu halte. Tapi cukup untuk membuat seseorang rela menjual pendapatnya, meracuni diskursus publik, dan menjadi bagian dari mesin propaganda yang dikendalikan oleh mereka yang tidak pernah akan mau dikenal sebagai pemesannya. Inilah wajah paling bawah dari industri buzzer Indonesia — sebuah ekosistem berlapis yang mempertemukan kemiskinan ekonomi dengan kemiskinan moral, dan menjadikan keduanya sebagai bahan bakar untuk kepentingan kekuasaan.
Piramida yang Tidak Pernah Runtuh Industri buzzer di Indonesia bukan satu entitas tunggal. Ia adalah piramida. Di puncaknya, ada buzzer kelas atas — tokoh publik, influencer berpengaruh, key opinion leader — yang dibayar jutaan hingga puluhan juta rupiah per proyek. Miliaran rupiah mengalir ke rekening buzzer-buzzer ternama ini, sementara di level paling bawah, orang-orang tak bernama hanya mengejar recehan. Di sinilah ironi paling pahit bekerja: semakin kecil bayarannya, semakin besar risiko yang ditanggung oleh yang melakukannya. Buzzer receh tidak punya perlindungan hukum, tidak punya kontrak, tidak punya nama. Mereka adalah pion yang paling mudah dikorbankan ketika ada yang salah. Kajian ekonomi politik media menyebut fenomena ini bukan sekadar soal individu yang membutuhkan uang, melainkan soal bagaimana opini publik telah berubah menjadi komoditas — diproduksi, dikemas, dan diperjualbelikan seperti barang dagangan. Buzzer kelas bawah adalah buruh paling murah dalam rantai produksi opini palsu ini. Mereka tidak merancang narasinya. Mereka hanya menjalankan pesanan.
Aktor Intelektual dan Komodifikasi Opini Kalau buzzer receh adalah ujung tombak, maka ada tangan-tangan lain yang memegang gagangnya. Riset tentang ekosistem buzzer politik di Indonesia memetakan strukturnya dengan gamblang: di paling atas ada client — tim sukses, politisi, atau pihak berkepentingan yang memesan narasi. Di bawahnya ada spesialis media sosial yang merancang strategi dan mencari talenta. Baru kemudian ada influencer dan key opinion leader yang menyebarkan
pesan ke publik luas. Dan di tingkat paling bawah, hampir tidak terlihat: para buzzer receh yang mengerjakan tugas paling kotor dengan bayaran paling sedikit. Sistem ini terorganisir, hierarkis, dan — yang paling mengkhawatirkan — tidak sepenuhnya bersembunyi. Pada awal 2025, netizen Indonesia mencium rencana pelibatan key opinion leader oleh institusi TNI Angkatan Laut untuk kepentingan narasi tertentu. Sebelumnya, pengangkatan eks-buzzer era Jokowi yang dikenal dengan akun "Kurawa" sebagai staf khusus menteri langsung memantik kecaman publik — bukan karena mengejutkan, tapi justru karena sudah terlalu terang-terangan. Ini bukan lagi operasi gelap. Ini sudah menjadi bagian dari tata kelola opini yang dianggap wajar.
Eksploitasi Ekonomi di Balik Layar Kaca Pertanyaan yang paling mudah dijawab sekaligus paling menyakitkan untuk diakui: mengapa ada orang yang mau dibayar tiga ratus rupiah untuk berkomentar bohong? Jawabannya bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka tidak tahu dampaknya. Banyak dari mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan keliru. Tapi data BPS per September 2025 mencatat persentase penduduk miskin Indonesia masih berada di angka 8,25 persen — dan angka itu belum menangkap mereka yang berdiri tepat di garis batas: tidak miskin secara statistik, tapi tidak punya cukup untuk hidup layak. Tiga ratus rupiah per komentar, dikalikan puluhan komentar per hari, bisa menjadi penghasilan tambahan yang berarti bagi seseorang yang tidak punya pilihan lain. Atau lebih tepatnya — bagi seseorang yang tidak merasa punya pilihan lain. Di sinilah yang paling gelap dari fenomena ini: kemiskinan tidak hanya dieksploitasi secara ekonomi. Ia dieksploitasi untuk menciptakan pasukan yang menyerang dirinya sendiri. Sebab siapa yang paling dirugikan oleh disinformasi politik? Siapa yang paling terpengaruh oleh kebijakan yang dibuat berdasarkan opini publik yang sudah direkayasa? Bukan para politisi yang memesan narasi itu. Bukan konsultan komunikasi yang merancang kampanyenya. Melainkan rakyat biasa — termasuk mereka yang tadi pagi baru saja berkomentar demi tiga ratus rupiah.
Anatomi Kalimat Seharga Tiga Ratus Rupiah Riset tentang pola komunikasi buzzer menemukan satu hal yang mungkin tidak terduga: teks biasa jauh lebih efektif daripada gambar atau video dalam menggiring opini publik. Bukan konten visual yang paling berbahaya. Tapi kalimat — yang tampak seperti keluhan warga biasa, tapi sesungguhnya ditulis berdasarkan skrip. Coba perhatikan pola komentar yang muncul setiap kali ada berita demonstrasi atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ada beberapa ciri yang berulang.
Pertama, penggunaan false dichotomy — memaksa pembaca untuk memilih antara dua kutub ekstrem. "Kalau tidak suka Indonesia, pergi saja." Seolah kritik terhadap kebijakan sama dengan membenci negara. Kedua, emotional flooding — membanjiri kolom komentar dengan kalimat-kalimat yang memicu kemarahan atau ketakutan sebelum pembaca sempat berpikir jernih. "Ini sudah seperti PKI," atau "Provokator bayaran!" — kalimat pendek, emosional, dan tidak butuh bukti. Ketiga, manufactured consensus — menciptakan ilusi bahwa mayoritas setuju. Ketika puluhan akun berbeda memposting pesan serupa dalam waktu berdekatan, otak manusia secara otomatis membaca ini sebagai "suara publik." Padahal itu satu skrip, dikirim oleh puluhan tangan yang masing-masing dibayar tiga ratus rupiah. Inilah yang membuat buzzer receh jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Mereka tidak perlu pintar. Mereka tidak perlu meyakinkan. Mereka hanya perlu banyak — dan murah.
Lingkaran yang Harus Diputus Mudah untuk menyalahkan buzzer receh. Lebih mudah lagi untuk mengolok-olok mereka sebagai orang yang menjual idealisme dengan harga murahan. Tapi menyalahkan individu paling lemah dalam rantai ini adalah cara paling nyaman untuk tidak melihat siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab. Yang harus dipertanyakan lebih keras adalah: mengapa rekrutmen buzzer bisa berlangsung terang-terangan tanpa konsekuensi hukum yang nyata? Mengapa hingga hari ini tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur dan menindak aktivitas buzzer bayaran? Dan mengapa negara — yang seharusnya menjadi pelindung ruang informasi publik — justru diduga menjadi salah satu penggunanya? Selain tekanan regulasi, ada satu jalur yang sering diabaikan: literasi bahasa. Bukan sekadar literasi digital dalam arti tahu cara pakai internet, tapi kemampuan untuk membongkar anatomi teks yang manipulatif. Mengenali false dichotomy. Curiga pada konsensus yang terlalu seragam. Bertanya: siapa yang diuntungkan oleh narasi ini? Sistem pendidikan kita belum mengajarkan ini secara serius. Padahal kemampuan membaca teks secara kritis adalah pertahanan paling demokratis yang bisa dimiliki warga biasa — jauh lebih murah dari regulasi, dan jauh lebih tahan lama dari pemblokiran platform. Selama literasi itu belum dibangun, dan selama sistem tidak memberi orang pilihan hidup yang lebih bermartabat, akan selalu ada yang bersedia menerima tiga ratus rupiah. Bukan karena mereka tidak tahu itu salah. Tapi karena tiga ratus rupiah, dalam keadaan tertentu,
tetap lebih nyata dari prinsip yang tidak bisa dimakan. Demokrasi yang sehat tidak bisa dibangun di atas opini yang dibeli. Dan kemiskinan yang sesungguhnya bukan hanya soal angka statistik — tapi soal ruang hidup yang begitu sempit sampai menjual suara terasa seperti satu-satunya pilihan yang tersisa
DAFTAR PUSTAKA Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda, Universitas Oxford. Kompas.id. (2025, 3 April). Buzzer Politik: Antara Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda. https://www.kompas.id Miqdad. (2024). Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Media Sosial di Indonesia. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 689–698
Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1), 47–66. Sulaiman, M. R., & Riyanto, R. P. (2026, 16 Juni). Maraknya Buzzer Pemburu Receh: Antara Miskin Ekonomi dan Miskin Harga Diri. Suara.com / Yoursay. https://www.suara.com Susanti, F. (2025, 7 Juni). Buzzer dan Media Sosial: Perang Informasi yang Tak Terlihat. Opini Kemenkeu. https://opini.kemenkeu.go.id Warta ISKI. (2024). Peran Buzzer Politik Ganjar-Mahfud dalam Pembentukan Opini Publik di Media Sosial X. https://warta-iski.or.id Badan Pusat Statistik. (2025). Data Persentase Penduduk Miskin September 2025. Jakarta: BPS RI. https://www.bps.go.id
The Conversation Indonesia. (2024, 9 September). Memahami Cara Kerja Buzzer Politik Indonesia. https://theconversation.com Nama: Muhammad Asep Alfarajel Nim: 20240110020 Universitas: Universitas Kuningan Prodi: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Posting Komentar untuk "Tiga Ratus Rupiah untuk Merusak Demokrasi, Ketika Kemiskinan Dieksploitasi untuk Membungkam Kebenaran"